AmbaritaNews.com | Kabupaten Pemalang – Dewan Pembina Ikatan Masyarakat Pemalang (IKMAL), Herry Setiawan, SE, menyoroti kinerja Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025. Herry menekankan pentingnya peran putra-putra terbaik Pemalang, khususnya yang berada di luar daerah seperti Jakarta, untuk berkontribusi dalam membangun Pemalang.
Menurut Herry, kritik yang konstruktif sangat diperlukan untuk membantu pemerintahan Anom Widiyantoro agar lebih efektif dalam membangun daerah. Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan sampah yang hingga kini belum terselesaikan.
"Mengkritisi itu penting, tujuannya agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi masyarakat Pemalang yang berada di luar kota, terutama di Jakarta, yang memiliki kemampuan untuk membantu pembangunan daerah," ujar Herry kepada wartawan, Minggu (16/3/2025) malam.
Herry menyebut bahwa masyarakat telah berinisiatif untuk membantu mengatasi masalah sampah, seperti menyediakan mesin pengolah sampah di pasar-pasar. Namun, upaya tersebut justru mendapat respon yang kurang positif dari pemerintah daerah.
 |
| Dewan Pembina Ikatan Masyarakat Pemalang (IKMAL), Herry Setiawan, SE |
"Ketika ada yang ingin membantu, malah ditanya soal spek, PT, dan dokumen lainnya. Padahal, niatnya adalah membantu, bukan membebani APBD. Ini yang perlu diubah, bagaimana cara pandang pemerintah dalam menerima masukan dari masyarakat," tambah Herry.
Herry berharap Bupati Anom bisa lebih terbuka dan bersinergi dengan putra-putra terbaik Pemalang yang memiliki pengalaman dan jaringan luas di luar daerah. "Banyak potensi di luar sana yang bisa membantu pembangunan Pemalang. Jangan hanya terpaku pada lingkup internal pemerintahan, tapi lihat juga sumber daya yang ada di luar," tutupnya.
Menanggapi pernyataan Herry Setiawan, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, membantah telah menolak bantuan pengelolaan sampah. Anom menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi yang masuk terkait hibah mesin pengolah sampah.
 |
| Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro |
"Belum ada suratnya loh. Kalau pembahasan lisan memang banyak, tapi kalau hibah itu harus ada surat tertulisnya. Profesional sedikit mereka harusnya begitu," ujar Anom saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (17/3/2025).
Anom menekankan bahwa semua proses di pemerintahan memiliki prosedur yang harus dijalankan. "Ini institusi, ada prosesnya. Harus ada surat tertulis, setelah itu dicatat dan diproses. Kalau sumbernya tidak jelas, saya tidak akan menanggapinya. Jangan katanya-katanya, nggak selesai-selesai," tegasnya.
Anom juga menuturkan bahwa dirinya tidak ingin difitnah. Jika memang ada yang ingin memberikan hibah, harus ada bukti tertulis yang sah. "Kalau saya menolak, juga harus ada bukti tertulisnya. Kalau cuma omongan, itu tidak profesional," tandasnya.
Dengan adanya perbedaan pandangan antara Dewan Pembina IKMAL dan Bupati Pemalang, diharapkan ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini penting agar potensi yang dimiliki putra-putra terbaik Pemalang, baik di dalam maupun luar daerah, dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Pemalang. [Diori Parulian Ambarita]
