AmbaritaNews.com | Kabupaten Bogor - Proyek rekonstruksi Jalan Janala-Lebakwangi di Kecamatan Rumpin menjadi sorotan publik. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebelumnya menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Proyek ini dimenangkan oleh CV. Adli Prima dan dimulai pada 12 September 2024 dengan masa pelaksanaan 103 hari kalender.
Namun, hasil pembangunan yang rampung pada 26 Desember 2024 itu menuai kritik tajam dari warga. Pasalnya, kondisi jalan yang belum genap satu bulan digunakan kini telah mengalami kerusakan parah. Pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun motor, mengeluhkan kondisi jalan yang dianggap sangat membahayakan.
Yuli, warga Kampung Barengkok, mengungkapkan kekecewaannya. "Kurang dari dua bulan jalan itu sudah hancur. Kami yang melintas setiap hari melihat jelas bahwa pengecoran waktu itu tidak menggunakan besi wermes. Jalan baru ini hancur total dan sangat membahayakan," ujar Yuli, Rabu (15/1/2025).
Warga lainnya juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan lebih buruk dibandingkan sebelum diperbaiki. "Bahaya sekali, seperti ambles. Bukannya diperbaiki, malah sekarang lebih parah. Ini pembangunan gagal total," tambah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu kemarahan warga Kecamatan Rumpin. Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes kepada Pemkab Bogor dan Dinas PUPR. Warga menuntut agar jalan tersebut segera diperbaiki ulang dan meminta pengawasan lebih ketat dalam setiap proyek pembangunan.
"Kami mohon jalan ini diperbaiki ulang. Jika tidak, kami akan turun ke jalan menyuarakan tuntutan kami. Anggaran sebesar Rp1,7 miliar tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang seperti ini," tegas Yuli.
Masyarakat juga meminta Dinas PUPR dan Pemkab Bogor untuk bertanggung jawab atas kualitas jalan yang buruk tersebut. Mereka menduga ada kesalahan dalam pengerjaan atau pengawasan proyek sehingga hasilnya tidak sesuai standar.
Kerusakan jalan yang baru selesai dibangun ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memastikan kualitas proyek infrastruktur. Dengan anggaran yang besar, masyarakat berharap hasil pembangunan bisa bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal, khususnya untuk kelancaran pergerakan barang dan jasa.
Pemkab Bogor dan Dinas PUPR diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini demi menghindari eskalasi konflik dengan warga setempat. [Diori Parulian Ambarita]
