AmbaritaNews.com | Kabupaten TolitoIi - Mega proyek pembangunan bendungan Salugan lampasio kabupaten Tolitoli yang penggunaan anggarannya menggunakan dana APBN sebesar 212,3 miliar dengan Nomor kontrak: 03/SP/PPK-IRWA 1 /SATKER-PJPA-WS.PL.PP.KK/2017 tahun anggaran 2017-2020 yang dikerjakan PT Brantas Abipraya dengan jangka waktu pelaksanaan 1.149 hari kalender sampai dengan saat ini diduga masih bermasalah.
Pada hal ini merupakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang memeberikan dampak secara positif kepada masyarakat.
“Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Proyek Strategis Nasional diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri (Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020)."
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan pembangunan DI Salugan dikerjakan pada 2017 hingga selesai pada 2022. Proyek tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak pekerjaan Rp212,3 miliar.
"Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya dengan lingkup pekerjaan pembangunan bendung, saluran irigasi primer atau induk sepanjang tiga kilometer, saluran sekunder 10,6 kilometer, bangunan 36 unit, dan jembatan gantung 60 meter, mengatakan setelah rampung, lahan irigasi seluas 1.100 hektare akan dilayani airnya. Dia mengharapkan lahan irigasi akan terus bertambah hingga mencapai total luas baku sawah sebesar 3.286 hektare," tuturnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam pernyataan tertulis, bendungan tersebut untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. "Kami telah membangun banyak bendungan dan bendung di berbagai daerah. Untuk selanjutnya kami membangun dan atau merehabilitasi jaringan irigasi untuk mengalirkan air hingga sawah-sawah masyarakat,", salah satunya, Daerah Irigasi (DI) Salugan tersebut yang mempunyai luas baku sawah sebesar 3.286 hektare. DI tersebut tersebar pada lima Desa yaitu Oyom, Sibea, Janja, Salugan dan Lampasio di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Bendung Salugan Sulawesi Tengah (Sulteng); (27/2/2023)
Baru-baru ini Pengawas Pekerjaan Daerah Irigasi Salugan,/ Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah (BWS) Sulteng, Saiful Hasan mengungkapkan, bendung yang rencananya akan mengairi sekitar 3.268 Hektar lebih itu dibangun dengan dana sekitar Rp212 milyar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini bendungan itu fisiknya sudah mencapai seratus persen dan kini tinggal pemeliharaan dan sudah dilakukan Penyerahan Tahap awal (PHO),”ungkap Saiful Hasan. (BUTOLPOST - Setelah selesai dibangun Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah (BWS) Sulteng, Bendungan Daerah Irigasi Salugan kini mulai dimanfaatkan warga terutama para petani yang menggarap lahan di persawahan di Desa Sibea.; 9 /10/2023).
Saat dihubungi langsung awak media Senin 16 Oktober 2023 melalui WhatsApp, Saiful Pengawas Pekerjaan Daerah Irigasi Salugan,/ Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah (BWS) Sulteng, memberikan penjelasan bahwa pekerjaan Mega proyek pembangunan DI Salugan Lampasio telah rampung 100% dan telah diadakan penyerahan tahap awal (PHO), saat ini sampai dengan bulan Desember 2023 dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Brantas Abipraya, kata Saiful.
Lanjutnya, Saiful menyampaikan bahwa item pekerjaan yang belum dilanjutkan dan item pekerjaan yang belum dikerjakan, pihaknya akan mengusulkan kembali untuk dibangun pada tahun 2024. Dan, kerusakan dalam item pekerjaan yang sudah dikerjakan kepada pihak PT. Brantas untuk memperbaikinya dimasa pemeliharaan ini.
Hal yang sama pula yang disampaikan PPK Irigasi dan rawa BWSS Aji Widiatmoko dalam dialog interaktif RRI dengan topik memaksimalkan fungsi DI Salugan untuk ketahanan pangan dengan mengatakan, setelah selesai di bangun tahun 2022 dan telah dilakukan uji coba atau pembukaan saluran irigasi. DI Salugan masih dalam tahap pemeliharaan oleh PT Brantas sebagai pelaksana proyek yang akan berakhir pada Desember 2023 (14/10/2023).
Namun menariknya, mega proyek pembangunan DI Salugan diduga masih bermasalah. Masih ada item pekerjaan belum rampung, item pekerjaan yang belum dikerjakan, bahkan ada pekerjaan saluran irigasi yang sudah dikerjakan khususnya untuk pengairan air ke sawah masyarakat didapati rusak.
Senin (16/10/2023) ketika awak media menyambangi langsung Wakil Ketua DPRD Tolitoli Jemmy Yusuf di kediamannya mengatakan bahwa pihaknya (DPRD Kabupaten Tolitoli) telah beberapa kali turun ke lokasi pembangunan DI Salugan. Menurut Jemy, dari hasil pantauan dilapangan ditemukan fakta bahwa dari 3 saluran bendungan ternyata masih ada 1 saluran belum diselesaikan, yakni di wilayah Janja Kompi yang targetnya mengairi sawah seluas 1.700 hektar dari 3.268 hektare kemampuan bendungan.
"Bendungan yang dibangun sejak 2017 hingga 2023 dan belum juga difungsikan, tentu saja membuat para petani merugi besar. Sebab, aktivitas dan produktivitas sawah ikut terhenti akibat proyek tersebut. dan setelah ada klaim selesai, ternyata bendungan juga tidak bisa difungsikan," ungkapnya.
Jemmy menambahkan, seluruh masyarakat petani pengguna air menggantungkan harapannya pada bendungan Salugan agar krisis air dipersawahan mereka segera teratasi. Bayangkan sudah kurang lebih enam tahun masyarakat petani yang mengantungkan harapan ekonomi mereka pada persawahan sampai saat ini mereka belum menuai hasilnya.
“Semua curhat dan keluhan masyarakat dan petani kepada DPRD menjadi atensi serius kami, dan kami meminta Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah III Palu bertanggungjawab. Sehingga Pada prinsipnya kami mendorong agar bendung salugan untuk segera di fungsikan dalam menghadapi jelang musim tanam Okmar 2023 dan Asep 2024, serta untuk saluran kompi yang mengarah ke desa janja yang belum selesai agar dapat segera di selesaikan. Dan harapan kami, program strategis nasional Bapak Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah mendapat perhatian serius dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah III Palu," tegasnya
Hal ini pula diperkuat atas penjelasan yang disampaikan oleh Ketua LSM Lakpesdam NU Tolitoli, Moh. Fahrul Baramuli yang meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III agar bertanggung jawab jawab atas tidak berfungsinya saluran bedungan di Kecamatan Lampasio (16/10/2023).
"Ribuan petani mengadu dan mengaku merasa sangat rugi, lantaran areal sawah sudah enam tahun terbengkalai begitu saja, atau tidak produktif," ungkap Fahrul.
Fahrul menambahkan bahwa dari hasil investigasi oleh pihaknya, ditemukan dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan Saluran Kompi Janja, yang ternyata tidak terbangun dari rencana 1.744.93 Ha. Saluran tersebut sama sekali tidak dibangun. Kemudian, saluran Salugan 1.174.40 Ha hanya terbangun kurang lebih 822.20 Ha, yang tentu makin berdampak pada capaian target dan melunturkan harapan masyarakat Lampasio khususnya petani sawah yang sampai saat ini sudah memasuki tahun 2023 belum juga melakukan penanaman padi.
"Pihaknya menyayangkan klaim kementrian PUPR dibeberapa media bahwasanya pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Bahkan, pada tembok bendungan, tertulis bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan luas lahan 3.286.07 Ha," kata Fahrul.
Lanjutnya, klaim Kementrian PUPR Bidang SDA yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tengah bahwa pembangunan bendungan Salugan di Lampasio itu telah tuntas perlu didalami kebenarannya.
"Untuk itu, kami akan menyusun laporan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum, termasuk akan kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK," tegas Fahrul.
Dari hasil pantauan awak media di lokasi mega proyek pembangunan DI Salugan Kecamatan Lampasio, didapati masih ada item pekerjaan yang belum rampung, item pekerjaan yang belum dikerjakan, bahkan ada pekerjaan saluran irigasi yang sudah dikerjakan khususnya untuk pengairan air ke sawah masyarakat didapati rusak yang konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya. [Red]
